Jaminan Kesehatan Nasional Indonesia: Siapa Yang Harus Menanggung? - Tirto.ID $8 Health Insurance

Hohoho, selamat malam, di kesempatan akan membahas mengenai $8 health insurance Jaminan Kesehatan Nasional Indonesia: Siapa yang Harus Menanggung? - Tirto.ID simak selengkapnya 

Saya bertemu Tama* di babakan terasing di lor propinsi Bengkulu. Tama sudah berumur tiga tahun, tetapi berat badannya kurang dari 6 kg—sama dengan bocah berusia 6 bulan. Ia bahkan belum bisa berjalan. Sejak durasi orangtua Tama—Yono* (30) dan Wati* (22)—menyadari Tama sesak nafas dan membiru tiap kali menangis. Mereka tidak sempat tahu arti gejala-gejala itu, engat suatu hari Rini*, karyawan anom yang baru ditugaskan ke Puskesmas terasing di sana, mengawasi Tama era kunjungan Posyandu bulanan.

Cemas hendak hal Tama, Rini mengusahakan seluruh kaidah untuk meneguhkan Tama adekuat jadi Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Berkat akal Rini, orangtua Tama bagak untuk pergi ke RSUD di ibu metropolitan kabupaten. Tama didiagnosis memegang aib anomali hati bawaan berat, ‘Tetralogy of Fallot’ dengan atresia pulmonal. Untungnya hal ini boleh ditangani dengan prosedur bedah. Meskipun lagi harus alam biaya penerbangan dan akomodasi mengatur sendiri untuk operasi Tama di Jakarta, orangtua Tama tidak harus membayar sepeser juga untuk prosedur ini.

Program JKN membantu keluarga bapet seperti Tama, yang bergantung pada penghasilan Yono. Sebagai buruh perkebunan karet, penghasilan mingguan Yono hanya Rp200.000. Hilangnya hambatan finansial untuk mengakses pelayanan kebugaran sangatlah bena belah mereka. Tama adalah ahad dari 96 juta bertambah anak Adam Indonesia pemeroleh manfaat skema PBI. Iuran JKN mengatur ditanggung negara.

Tapi tidak segala anak Adam Indonesia mau berkontribusi di JKN. Dalam sebentuk forum publik pada Januari lalu, Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris melahirkan dekat 40 persen andil akseptor mandiri batal ditagih. Tidak ada mekanisme yang memaksa penunggak bayaran membayar utang.

Perlu kepemimpinan politik untuk melecut andil anak Adam Indonesia yang mampu. Tapi di warsa pemilu, di benua dengan tingkat agama yang aib akan bentuk fasilitas kesehatan—bahkan tokoh nasional juga mencari fasilitas kebugaran ke dalam negeri—mungkinkah peningkatan kerja sama khalayak aras menengah tercapai?

Pemilu, ketimpangan, dan fasilitas kesehatan

Program JKN adalah pencapaian yang dalam biasa. Skema ini sejatinya menuju pelampiasan cakupan kebugaran segenap (Universal Health Coverage alias UHC) bagi definisi Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), adalah sebentuk bentuk yang “memastikan [agar] segala anak Adam memegang kanal ke fasilitas kebugaran yang dibutuhkan (termasuk fasilitas preventif, promotif, kuratif, rehabilitasi dan mitigasi) dengan kualitas yang ayu dan efektif serta tidak menyulitkan pemakai menurut finansial”.

Melalui sejarah yang panjang, agenda ini akibatnya terbentuk pada 1 Januari 2014, menjelang akhir abad pangkat Presiden SBY. Peluncuran JKN adalah kemenangan bersejarah di perjuangan tempat perlindungan sosial, hasil mobilisasi aktivisme kebugaran masyarakat dan aksi buruh Indonesia.

JKN pada dasarnya adalah perlindungan baik berbasis kontribusi. Ada anak Adam yang berkontribusi untuk badan sendiri dan ada yang kontribusinya ditanggung negara. JKN barangkali adalah akal UHC yang paling bagak sejauh dekade ini di seluruh dunia. Hingga masa ini cakupan JKN menduga menjangkau 217,55 juta anggota di seluruh negeri. Dengan alamat seluruh masyarakat Indonesia yang dekat 267 juta orang, JKN hendak jadi skema UHC terbesar di dunia.

Selain alamat kuantitas anggota, JKN jua ambisius di lingkup fasilitas yang ditanggung. Prosedur yang mahal, misalnya operasi hati seperti yang dibutuhkan Tama, alias prosedur seumur hidup, seperti dialisis untuk pasien batal ginjal, diperkirakan hendak melaksanakan sejumlah keluarga Indonesia jatuh miskin. Namun karena aturan tanpa plafon meskipun sumbang biaya untuk paket manfaat JKN, pasien tidak dikenakan biaya sama sekali, asalkan mengikuti bentuk rujukan yang berlaku.

JKN benar meluak disekuilibrium kanal pelayanan kesehatan. Analisis warsa 2017 akibat Tim Nasional untuk Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) menunjukkan bahwa anak Adam bapet mengakses bertambah berjibun fasilitas kebugaran dari JKN dijalankan. Semakin berjibun anak Adam dari aras baik perdagangan bawah sekarang bertambah boleh mengakses klinik swasta. Namun, buah pemerataan ini lagi terbatas pada fasilitas kebugaran tingkat pertama.

Membayar Tagihan

Keberhasilan skema JKN di meluak kesenjangan kebugaran kerap disamarkan akibat berita defisit JKN. Alasannya sederhana, JKN pengeluaran untuk biaya pelayanan kebugaran bertambah berjibun daripada akseptasi dari andil anggotanya. Pemerintahan Jokowi harus melepaskan dana talangan kepada JKN. Untuk membawa kerugian di abad depan, keputusan Menteri yang baru memagari prosedur dan memperkenalkan sumbang biaya untuk perawatan di kediaman sakit. Meskipun anggota PBI seperti Tama tidak hendak terdampak, konsekuensi dekrit tersebut akan anggota non-PBI lagi kurang jelas.

Masalah-masalah ini tidak hanya berlaku di Indonesia. National Health Service (NHS) di Britania Raya, misalnya, adalah agenda pertanggungan kebugaran baik berskala nasional yang kuat namun berkelaluan defisit. Tapi, bab kerugian JKN menyedot afeksi para aktor politik.

JKN tidak dilahirkan dari rezim Jokowi, namun kerugian JKN dari mencerminkan kelemahan kepemimpinan Jokowi. Pada Oktober 2018, Jokowi menunjukkan kekecewaannya akan Kementerian Kesehatan dan BPJS Kesehatan. Jokowi melahirkan bab itu seboleh-bolehnya tidak harus sampai ke mejanya. Wakil Presiden Jusuf Kalla jua melahirkan bukan-bukan meningkatkan besaran bayaran anggota atas dengan pemilu mendatang.

Tak kagum bila Prabowo Subianto mengangkat bab JKN di kampanyenya. Dalam pidatonya, “Indonesia Menang”, tiga hari sebelum debat kepala pertama, Prabowo menjanjikan perbaikan tempat tata memangku BPJS dan menjanjikan mantri honorarium yang layak, tanpa memberi perincian bertambah lanjut. Prabowo jelas ketika berusaha melandas dukungan dari alat kebugaran dengan ocehan satiris seperti "dokter dibayar bertambah aib dari ajudan parkir."

Namun, bila tidak ada perubahan pendapatan dan pangkal fiskal baru, negeri mana pun, ayu Jokowi alias Prabowo, hendak terjebak dengan ketergantungan JKN pada kapitalisasi negara. Singkatnya, para pemilih sekarang punya dua pilihan: seorang petahana yang terlihat menjauhkan badan dari bab keuangan JKN, dan seorang musuh yang menyalahkan petahana dan menjual bunga tidur jalan keluar mudah untuk JKN.

Pembayaran Perorangan: “Missing Middle”

Jadi, barang apa yang harus dilakukan? Pemerintah seboleh-bolehnya berprinsip bahwa anak Adam Indonesia yang bakir membayar bayaran JKN harus dari membayar. Mengkampanyekan bayaran yang bertambah tinggi tidaklah populer. Tetapi, biar JKN bekerja optimal, langkah tersebut harus diambil sekarang.

JKN harus andil orang-orang yang bekerja, sehat, dan relatif mampu. Kontribusi bertambah diperlukan dari pekerja halal non-pemerintah dan dari pekerja informal. Peraturan Presiden pertama akan JKN dikeluarkan pada 2013 mengandung bunga tidur yang ambisius—tetapi tidak realistis—untuk memandang mustahak arena ini untuk mendaftar selambatnya 1 Januari 2019.

Namun, di arena pekerja informal, yang harus mendaftar ke JKN sebagai akseptor mandiri, tingkat kerja sama JKN mengatur rendah. Sektor informal mendominasi daya kerja Indonesia (58,2%, alias total 73,98 juta pekerja). Saat ini hanya terdapat 31,2 juta anggota JKN dari segmen ini. Berarti ada sekitar 40 juta anak Adam yang luput—mereka ada kalanya disebut “missing middle”.

Banyak dari mengatur yang menduga mendaftar apalagi tidak membayar bayaran menurut rutin, padahal segmen ini mendapat manfaat paling banyak. Kelompok ini terlampau ada kalanya memakai JKN—nyaris 4 kali lipat dari kuantitas andil mereka. Seperempat dari segmen ini jua baru bergabung setelah mengatur sakit. Sebaliknya, segmen termiskin dari bentuk JKN—PBI—hanya memakai sekitar 77% dari andil benua tempat nama mereka.

Infografik Apa Perbedaan JKN & BPJS

Tantangan untuk meningkatkan kerja sama “the missing middle” adalah bab belah berjibun benua di dunia. Salah ahad pilihan adalah mengembangkan kebijaksanaan pemeliharaan kepatuhan dengan hukuman administratif. Awalnya, pilihan ini ditulis di Peraturan Presiden 2013 akan Asuransi Kesehatan Sosial, lamun akan datang dihapus dari perbaikan Peraturan Presiden warsa 2016 dan 2018 di era Jokowi. Fachmi Idris menduga menyerukan untuk lagi ke pilihan ini, misalnya membentuk kedudukan JKN sebagai pembatasan untuk mendapatkan SIM alias paspor. Namun, pilihan itu hendak berhajat harmonisasi dengan lembaga-lembaga terkait.

Langkah kedua adalah memperkuat fasilitas kebugaran yang berkontrak dengan JKN, sebagai insentif biar masyarakat mau bergabung. Ini berhajat tata memangku yang komprehensif. Fasilitas kebugaran yang ada harus diperiksa dan diperbaiki menurut berkala. Beberapa hal harus diawasi, misalnya diseminasi dan kebolehan daya kebugaran di segala tingkat pelayanan, pelampiasan kebutuhan teknologi kesehatan, dan ketersediaan produk farmasi berkualitas.

Pemerintahan Jokowi menduga berusaha untuk mencapai ini dengan memandang mustahak dan menyelenggarakan proses akreditasi fasilitas kebugaran untuk berkontrak sebagai penyedia JKN. Namun, pengamatan yang bertambah besar lagi diperlukan. Ini berhajat bertambah berjibun dana, yang hanya bisa berlaku andaikata bagasi benua berkurang.

Iuran BPJS Perusahaan: Membatasi Cengkeraman Industri

Terciptanya bentuk JKN adalah kemenangan alegoris untuk gerakan hak-hak buruh Indonesia. Tetapi perjuangan aksi buruh tidak bisa berakhir di sini. Perjuangan seterusnya adalah meneguhkan pemberi kerja berkontribusi ke JKN menurut proporsional.

Segmen pekerja halal (non-pemerintah) terjadi dari pekerja yang tercap dengan perusahaan. UU BPJS 2011 mengamanatkan bagian industri pemberi kerja membayar 80% dari andil karyawannya. Tetapi, masalahnya ada relasi becus yang tidak proporsional di Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN), awak penasihat yang terlibat di ekspansi kebijaksanaan perlindungan sosial. Sebagai bagian dari DJSN, faksi vestibula pembela interes industri APINDO (Asosiasi Pengusaha Indonesia) berhasil melaksanakan DJSN menolak peningkatan premi untuk kedudukan pekerja halal JKN.

Dasar anggaran andil pegawai adalah honorarium bulanan, dengan plafon Rp8 juta. Ini berfaedah besaran andil pegawai tingkat menengah bergaji Rp8 juta bagi bulan hendak sama dengan seorang eksekutif dengan honorarium Rp50 juta bagi bulan. Plafon Rp8 juta ini produk perbaikan dari bilangan lebih dahulu yang sangat rendah, Rp4,725 juta. Ketika memajukan langit-langit tersebut pada 2016, Jokowi menuai protes keras dari APINDO. Sejak itu belum ada juga akal merevisi plafon honorarium andil JKN. Pertanyaannya, apakah kepala seterusnya hendak memegang kapabilitas payau yang cukup kuat untuk gempur interes pengusaha?

Akhirnya, titik bena juga dari dialog area industri di ayom JKN adalah industri rokok. Pada pertengahan 2018 Jokowi mengumumkan dekrit untuk memajukan cukai cerutu sebagai anggaran tambahan ke anggaran JKN. Namun, Jokowi angkat tangan pada apitan industri dan membatalkan kebijaksanaan tersebut. Sekali lagi, Jokowi kalah di bentrokan senjata panjang balela industri tembakau, sebentuk industri yang memperbagus kebutuhan kebugaran warganya.

Asuransi Kesehatan Sosial dan Kewarganegaraan

Perlindungan baik kebugaran adalah elemen bena di wacana hak kewarganegaraan. Distribusi pangkal kapabilitas di sebentuk benua buat pelampiasan kebugaran penghuni diperlukan buat afinitas sosial. Jika asas persatuan dan kedaulatan Indonesia bertujuan melepaskan keseimbangan baik dan keselamatan belah segala penghuni negara, maka pemilahan kepala seterusnya harus boleh menyoroti agenda pertanggungan kebugaran baik nasional: JKN.

Ketika mematut-matut calon presiden, masyarakat jangan terusik akibat bab anggaran kerugian JKN saja. JKN bisa jadi teropong untuk memeriksa keragaman ajaran yang dianut di Indonesia dan memaknai lagi barang apa artinya jadi penghuni negara.

JKN jelas boleh memermak pelayanan kebugaran yang semula berupa komoditas komersil jadi bahan khalayak yang sangat diatur negara. Karena posisinya sebagai bahan publik, harus ada andil penghuni buat manfaat yang bisa sahaja tidak langsung diterima si pembayar iuran—dan dengan arwah besar merelakan kala ada anak Adam asing yang bertambah dulu menerima manfaat.

Orang Indonesia memastikan memegang nilai baik gotong royong, lamun daya hidup penghuni aib untuk berpartisipasi di JKN. Dorongan politik untuk meningkatkan andil yang memadai dengan kemampuan konkret saya jua lemah. Siapa pemimpin yang saya pilih selayaknya mencerminkan kaidah saya berpikir akan bab ini sebagai suatu bangsa. Alangkah baiknya bila sekali sahaja ada calon kepala yang bernyali membawa bab ini ke pengawal ambang kebijaksanaan khalayak Indonesia.

* Semua nama menduga diubah untuk ayom privasi narasumber.

--------------------------

Catatan: dari 2018, juru tulis melancarkan eksplorasi akan pelayanan kebugaran primer untuk TNP2K dengan basis kerjasama kontrak. Tulisan ini tempat nama awak dan tidak dimaksudkan untuk mewakili negeri Indonesia alias mitranya.

--------------------------

Sebelum diterjemahkan akibat Levriana Yustriani, artikel ini bangkit di adab Inggris di New Mandala dengan judul "Who’ll pay for Indonesia’s national health insurance?". Penulisnya, Ade Prastyani, adalah seorang mantri dan peneliti. Selama Pemilu 2019, ia jadi New Mandala Indonesia Correspondent Fellow yang menulis isu kesehatan.

*) Opini kolumnis ini adalah tanggungjawab juru tulis seperti tertera, tidak jadi bagian tanggungjawab redaksi tirto.id.

oke pembahasan tentang Jaminan Kesehatan Nasional Indonesia: Siapa yang Harus Menanggung? - Tirto.ID semoga tulisan ini menambah wawasan salam

Artikel ini diposting pada label $8 health insurance, 8 year old health insurance, 8 month old baby health insurance, , tanggal 25-08-2019, di kutip dari https://tirto.id/jaminan-kesehatan-nasional-indonesia-siapa-yang-harus-menanggung-djPz